Pemerintah RI Dukung Penuh FAO Wujudkan Ketahanan Pangan Asia Tenggara
By Abdi Satria
nusakini.com-Jakarta - Pemerintah Indonesia siap mendukung upaya Food and Agricultural Organization (FAO) atau Badan Pangan Dunia dalam mewujudkan ketahanan pangan dan gizi, serta kesejahteraan masyarakat Asia Tenggara. Upaya mewujudkan ketahanan pangan merupakan pemersatu semua bangsa, tanpa mengenal batasan.
“Tujuan yang sama dalam mewujudkan ketahanan pangan telah mengikat kita semua untuk bersama menggapai masa depan yang lebih baik. Mari kita manfaatkan hal tersebut semaksimal mungkin.” Demikian disampaikan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman saat memberikan sambutan dalam kegiatan “Regional Conference on Strengthening Southeast Asia’s Food Security, Nutrition, and Farmers’ Welfare through the UN Decade of Family Farming” di Hotel Aryaduta Menteng, Jakarta, pada Kamis (4/4) pagi.
Pemerintah Indonesia, sebut Amran, mengharapkan konferensi ini dapat berkontribusi dalam upaya meningkatkan ketahanan pangan dan gizi, serta kesejahteraan petani. Amran menitikberatkan peranan penting keluarga petani dalam menciptakan pangan yang aman dan berkelanjutan untuk masyarakat.
“Masa depan ketahanan pangan bukan terletak pada perusahaan-perusahaan besar, tapi justru berada di tangan jutaan keluarga petani. Karena itu penting untuk mengubah paradigma kita. Sudah saatnya petani menjadi fokus utama dari kebijakan dan program di sektor pertanian,” tegasnya.
Populasi keluarga petani mencapai hampir dari setengah populasi penduduk Indonesia. Mayoritas keluarga petani hanya memiliki lahan kurang dari 1 hektare. Meskipun diberkahi dengan iklim dan kekayaan sumber daya alam, tapi pemerintah Indonesia dihadapkan dengan banyak tantangan di sektor pertanian. Salah satu tantangan terberat hadir dalam upaya memberdayakan keluarga petani.
“Sejak tahun 2014, kami melakukan sejumlah terobosan, antara lain memfokuskan kebijakan pada upaya pemberdayaan petani. Terobosan tersebut meliputi mengubah sejumlah peraturan yang dikeluarkan Kementerian Pertanian (Kementan), pergeseran sistem pertanian tradisional ke pertanian modern, perubahan sistem pengadaan kovensional menjadi elektronik yang menjamin pengadaan input produksi lebih tepat waktu, peningkatan sinergitas dan kolaborasi lintas sektor, modernisasi dan adopsi teknologi, realokasi bantuan untuk kelompok menengah bawah, reformasi agraria, serta manajemen pasar untuk memastikan stabilitas stok dan harga pangan,” sebut Amran.
Terobosan penting yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia melalui Kementan adalah refokusing anggaran. Alokasi anggaran untuk sarana dan prasana pertanian ditambah secara signifikan. Amran mengungkapkan pada tahun 2014, alokasi anggaran sarana dan prasarana pertanian hanya 35 persen. Tapi porsinya meningkat tajam pada tahun 2018 menjadi 85 persen.
“Kami percaya bukan nilai anggarannya yang berpengaruh terhadap pembangunan sektor pertanian. Hal yang paling penting justru terletak pada bagaimana kita mengelola anggaran tersebut,” ungkap Amran.
Penambahan pos anggaran sarana dan prasarana pertanian telah berdampak pada meningkatnya bantuan yang diberikan pemerintah kepada petani. Tercatat, bantuan alat dan mesin pertanian meningkat 1.281% persen per tahun. Selain itu, pemerintah juga telah memfasilitasi perbaikan jaringan irigasi serta meningkatkan bantuan pupuk dan benih.
“Program yang telah dijalankan pemerintah turut berkontribusi terhadap indeks pertanaman. Petani yang biasanya hanya sekali tanam, sekarang sudah menanam dua kali dalam setahun. Kami saat ini sedang mengejar pola tanam tiga kali setahun,” jelas Amran.
Sementara itu, Asisten Direktur Jenderal FAO Kundhavi Kadiresan mengapresiasi berbagai program dan capaian pembangunan pertanian era pemerintahan Jokowi-JK dalam mewujudkan ketahanan pangan dan ketahanan gizi tersebut. Hal ini sejalan dengan upaya mengatasi kerawanan pangan dan kekurangan gizi.
Di Asia Tenggara, sambung Kundhavi, sebagian besar lahan pertanian dimiliki petani kecil yang memiliki lahan kurang dari lima hektar. Di Indonesia, bahkan lebih kecil lagi, sebagian besar petani mengolah lahan kurang dari satu hektar.
"Mari kita perjelas, saat kita berbicara tentang bertani di Asia Tenggara, kita membicarakan pertanian keluarga. Memberdayakan pertanian keluarga dan keluarga petani akan membantu mengatasi akar penyebab kerawanan pangan dan kekurangan gizi," kata Kundhavi.
Masih di tempat yang sama, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Eko Putro Sandjojo pun menyampaikan apresiasi Kementan dan sangat terbantu dengan Kinerja Kementan yang sangat baik di pedesaan dalam 4 tahun terakhir. Karena sebagian besar masyarakat desa adalah petani, maka kerjasama yang baik dengan Kementan dan institusi lainnya yang memiliki program di pedesaan sangat penting.
"Yang harus menjadi fokus ke depan dalam pembangunan pertanian di desa adalah manajemen lahan yang sempit, peningkatan produktivitas, peningkatan skiil SDM dan profesionalitas melalui bisnis model yang tepat," tutur Eko.
Sebelum memberikan sambutan, Amran berkesempatan melakukan pertemuan dengan Asisten Direktur Jenderal FAO Kundhavi Kadiresan. Dalam pertemuan tersebut, Amran menghargai perwakilan FAO di Indonesia Stephen Anthony Rudgard yang telah mengusulkan Presiden Joko Widodo sebagai salah satu kandidat peraih penghargaan “Jacques Diouf Award 2019”.
Perlu diketahui, selama kepemimpinan Joko Widodo, sektor pertanian Indonesia tercatat telah menoreh berbagai prestasi. Sejumlah capaian yang diraih selama pemerintahan Joko Widodo, yaitu peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 34,3 persen; peningkatan ekspor pertanian sebesar 29,7 persen; peningkatan investasi asing di sektor pertanian 110 persen; penurunan tingkat inflasi pangan sebesar 8 persen; penurunan tingkat penderita stunting untuk anak berusia 2 tahun sebesar 9,1 persen; dan yang terpenting untuk pertama kalinya pada tahun 2018, tingkat kemiskinan hanya berada pada angka satu digit, yaitu 9,66 persen.
Stephen telah menyampaikan usulan tersebut ke kantor pusat FAO di Roma, Italia. Pemenang penghargaan Jacques Diouf Award 2019 akan diumumkan pada Juni mendatang. Kriteria utama penerima penghargaan ini adalah individu atau lembaga nasional atau internasional yang telah berkontribusi secara signifikan terhadap peningkatan ketahanan pangan global.(p/ab)